PengembanganTransportasi Penyebrangan . Pengembangan transportasi penyebrangan meliputi beberaa kegiatan sebagai berikut : 1) Pengembangan fasilitas dan prasarana pelabuhan penyeberangan 2) Peningkatan layanan penyeberangan, khususnya kawasan Teluk Tomini kesiapansarana dan prasarana transportasi harus diperhatikan Senin, 21 Juli 2014 08:47 Admin1 (Cirebon, 16/7/14) - Menteri Perhubungan E. E. Mangidaan memimpin Apel Siaga Angkutan Lebaran Tingkat Jawa Barat Tahun 2014, Rabu (16/7) di Cirebon. Berikutsejumlah prasarana yang mendukung transportasi laut: Pelabuhan. Adalah fasilitas transportasi laut yang fungsinya untuk menerima kapal, dan memindahkan barang kargo atau penumpang. Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu. Fungsi pelabuhan juga sebagai penghubung antardaerah, pulau, dan negara. MERAK(BeritaTrans.com) - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq Ditjen Perhubungan Laut bertugas memastikan sarana dan prasarana transportasi laut berkeselamatan.Dirjen Agus menjelaskan, beberapa aspek kapal yang diperiksa mulai dari pemeriksaan fisik, dokumen, alat keselamatan, serta pemeriksaan teknis dan fasilitas lainnya."Tugas utama Pemerintah adalah memastikan agar sarana Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Nợ Xấu. Studi Sistranas Pada Tatralok Di Wilayah Provinsi Gorontalo dari kebijakan dalam bentuk perda yang sudah disahkan di tingkat provinsi dan kota. Seiring dengan meningkatnya perjalanan dengan pesawat udara maka akan diperlukan angkutan pemadu moda yang merupakan aksesibiltas langsung bagi penumpang pesawat udara baik dari terminal maupun pelabuhan. Pengembangan Transportasi Penyebrangan Pengembangan transportasi penyebrangan meliputi beberaa kegiatan sebagai berikut 1 Pengembangan fasilitas dan prasarana pelabuhan penyeberangan 2 Peningkatan layanan penyeberangan, khususnya kawasan Teluk Tomini Pengembangan Transportasi Kereta Api Transportasi kereta api adalah merupakan pengembangan jaringan transportasi jangka panjang. Sebagai dukungan langsung kepada perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan belum dapat dilakukan untuk jangka pendek. Pengembangan jaringan transportasi kereta api disesuaikan dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Rencana pengembangan transportasi kereta api disesuaikan berdasarkan program RTRW Nasional yang ditetapkan pada prioritas pengembangan tahun 2025-2027 sehingga analisis permintaan dan pengembangan jalur kereta api akan dianalisi dalam satu koridor pulau sulawesi. Pengembangan Transportasi Laut Transportasi laut adalah salah satu pendukung utama dalam mendukung perluasan percepatan pembangunan ekonomi. Program pengembangan jaringan transpotasi laut kemudian difokuskan pada pengembangan dan penguatan pelabuhan yang ada Detail usulan program terkait dengan pengembangan jaringan transportasi jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Executive Summary 63 Studi Sistranas Pada Tatralok Di Wilayah Provinsi Gorontalo Tabel Usulan Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Jaringan Transportasi Kota Gorontalo Nomor Usulan Program Keterangan Satuan/ Lokasi Sumber Dana Target Pencapaian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2025 2030 Pengembangan Transportasi Darat 1 Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kapasitas jalan • Jalan Barito Pelebaran dan Struktural Kota Gorontalo APBD X X X X X X X • Jalan Tondano Pelebaran dan Struktural Kota Gorontalo APBD X X X X X X X • Jalan Yusuf Hasiru Pelebaran dan Struktural Kota Gorontalo APBD X X X X X X X • Jalan Madura Pelebaran dan Struktural Kota Gorontalo APBD X X X X X X X • Jalan Arif Rahman Hakim Pelebaran dan Struktural Kota Gorontalo APBD X X X X X X X • Jalan Ki Hajar dewantoro Pelebaran dan Struktural Kota Gorontalo APBD X X X X X X X • Jalan Mohammad Yamin Pelebaran dan Struktural Kota Gorontalo APBD X X X X X X X • Jalan Sudirman Pelebaran dan Struktural Kota Gorontalo APBD X X X X X X X • Jalan Kartini Pelebaran dan Struktural Kota Gorontalo APBD X X X X X X X • Jalan Beringin Pelebaran dan Struktural Kota Gorontalo APBD X X X X X X X • Jalan Walanda Maramis Pelebaran dan Struktural Kota Gorontalo APBD X X X X X X X • Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Gorontalo Outer Ring Road GORR Pembangunan Baru Kota Gorontalo APBN X • Penataan dan Peningkatan Kapasitas Simpang Penataan Simpang Kota Gorontalo APBD X X 2 Peningkatan kualitas Pelayanan Transportasi • Peningkatan manajeman pengelolaan sarana dan prasarana transportasi dalam kota Kota Gorontalo X X X X X X • Rasionalisasi jumlah armada Trans Hulonthalangi beserta feeder Pelayanan angkutan Executive Summary 64 Studi Sistranas Pada Tatralok Di Wilayah Provinsi Gorontalo Nomor Usulan Program Keterangan Satuan/ Lokasi Sumber Dana Target Pencapaian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2025 2030 dengan permintaan yg ada • Penambahan rute BRT beserta feeder nya yang mengakomodir pergerakan menuju Bandar Udara di Isimu Pelayanan angkutan umum yg lebih balk Kota Gorontalo APBN X X • Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang terminal Tipe B kelurahan Leato kecamatan Dumbo Raya. Pelayanan angkutan umum yg lebih balk Kota Gorontalo APBD X X X X X X • Pembangunan dan relokasi terminal tipe A Pelayanan angkutan umum yg lebih balk Kota Gorontalo APBD/APBN X X • Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana transportasi dalam kota Kota Gorontalo APBD/APBDP X X X X X X X X • Penambahan jumlah terminal untuk barang sub-sentral distribusi Pasar sentral APBD/Swasta X X • Peningkatan Kapasitas Terminal Barang di kawasan Pelabuhan Gorontalo sentral distribusi Pelabuhan Gorontalo APBD/APBN X • Pemanfaatan lahan dan bangunan terminal untuk aktivitas jasa dan perdagangan Optimalisasi Terminal 1942 Andalas/Dungingi APBD/Swasta X • Perbaikan sirkulasi penumpang dalam terminal proses naik turun, menungu, tiket, sistem informasi Semua terminal Kota Gorontalo APBD X • Penambahan jumlah terminal tipe B, C Disesuaikan dengan Executive Summary 65 Studi Sistranas Pada Tatralok Di Wilayah Provinsi Gorontalo Nomor Usulan Program Keterangan Satuan/ Lokasi Sumber Dana Target Pencapaian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2025 2030 • Pengetatan uji kelayakan kendaraan Peningkatan Keselamatan Jalan Raya Kota Gorontalo APBD X • Pengaturan ruang gerak Bentor pada jalan lingkungan sesuai dengan perda yang telah diresmikan Kota Gorontalo APBD X • Penyelengaraan sarana transportasi pemdadu moda untuk aksesibilitas menuju bandara Kota Gororntalo X X Pengembangan Transportasi Penyebrangan 1 Pengembangan fasilitas dan prasarana pelabuhan penyeberangan Kota Gororntalo APBN X X 2 Peningkatan layanan penyeberangan, khususnya kawasan Teluk Tomini • Penyebrangan antar kota dalam provinsi Gorontalo – Marisa Kota Gororntalo APBN X X • Penyeberangan antar kota antar provinsi Gorontalo – Pagimana; Gorontalo – Wakai – Ampana; Gorontalo – Molibagu – Bitung; Kota Gororntalo APBN X X • Peningkatan kualitas dan kapasitas pelabuhan penyebrangan Gorontalo Kota Gororntalo APBN X X X X X X X Pengembangan Transportasi Kereta Api Pembangunan dan pengembangan akses jalan rel Gorontalo-Isimu sebagai sentra dan sub-sentra distribusi Kota Gororntalo APBN X Executive Summary 66 Studi Sistranas Pada Tatralok Di Wilayah Provinsi Gorontalo Nomor Usulan Program Keterangan Satuan/ Lokasi Sumber Dana Target Pencapaian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2025 2030 1 Pengembangan pelabuhan Gorontalo, sebagai pelabuhan pengumpul Sebagai penunjang alur pelayaran nasional Kota Gororntalo APBN X 2 Peningkatan alur pelayanan nasional Bitung – Gorontalo - Luwuk – Kolonodale – Raha - Kendari – Bau Bau - Makassar; Gorontalo – Bitung – Ternate; Gorontalo – Bitung – Balikpapan – Makassar – Surabaya – Jakarta; Kajian demand; Penentuan kebutuhan armada serta jadwal; Peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan Kota Gororntalo APBN X X Executive Summary 31 Studi Sistranas Pada Tatralok Di Wilayah Provinsi Gorontalo Contents LATAR BELAKANG ... 1 MAKSUD DAN TUJUAN ... 3 RUANG LINGKUP STUDI ... 3 HASIL YANG DIHARAPKAN ... 4 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA ... 5 Gambar 22 Kegiatan Utama Sumber MP3EI ... 6 Gambar Posisi MP3EI dalam rencana pembangunan pemerintah Sumber MP3EI ... 7 Gambar Peta koridor Ekonomi Indonesai Sumber MP3EI ... 7 Koridor Ekonomi IV Sulawesi ... 8 Gambar Ilustrasi konsep pengembangan KE IV Sulawesi Sumber MP3EI ... 9 MP3EI dan Kawasan Perhatian Investasi Provinsi Gorontalo ... 12 Tabel Daftar Proyek MP3EI Provinsi Gorontalo ... 13 PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PROVINSI GORONTALO . 14 KEK GOPANDANG Gorontalo-Paguyaman-Kwandang Provinsi Gorontalo .... 14 Gambar Kawasan Ekonomi Khusus Gorontalo-Paguyaman-Kwandang GOPANDANG . 15 RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH RTRW NASIONAL, PULAU SULAWESI, DAN PROVINSI GORONTALO... 16 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional RTRWN ... 16 Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi ... 16 Gambar Pola Ruang Pulau Sulawesi Tahun 2027 ... 17 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo ... 17 Tabel Usulan Program Utama RTRWP yang berkaitan dengan pengembangan jaringan transportasi wilayah di Kota Gorontalo ... 18 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAN MENENGAH PROVINSI GORONTALO ... 19 Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP Provinsi Gorontalo 2005 – 2025 19 Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Provinsi Gorontalo 2012 – 2017 20 SISTRANAS PADA TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI GORONTALO .. 21 Tabel Detail Usulan Program Pengembangan Transportasi Darat ... 23 Tabel Detail Usulan Program Pengembangan Transportasi Penyeberangan ... 26 Executive Summary 32 Studi Sistranas Pada Tatralok Di Wilayah Provinsi Gorontalo Tabel Detail Usulan Program Pengembangan Transportasi Laut... 28 Tabel Detail Usulan Program Pengembangan Transportasi Multimoda ... 29 POLA PIKIR SISTRANAS PADA TATRALOK ... 31 Penyusunan Sistranas pada Tatralok menggunakan pendekatan kesisteman yang menjelaskan keterkaitan dari seluruh komponen mulai dari input serta proses yang akan dilakukan untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan sebagaimana tergambar pada pola pikir berikut. ... 31 Gambar Pola fikir sistranas pada tatralok ... 31 METODOLOGI ... 32 Gambar Metodologi Penyusunan Studi Sistranas Pada Tatralok Di wilayah Provinsi Gorontalo ... 32 KONDISI GEOGRAFIS ... 33 ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO ... 33 Tabel Nama dan Luas Kecamatan Kota Gorontalo ... 33 Gambar Wilayah Administratif Kota Gorontalo ... 34 KONDISI DEMOGRAFI ... 34 Tabel Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Gorontalo Tahun 2012 ... 35 KONDISI EKONOMI ... 35 Gambar Grafik Pertumbuhan PDRB Kota Gorontalo ... 35 KONDISI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI KOTA GORONTALO ... 36 Kondisi Jalan ... 36 Tabel Panjang Jalan Menurut Wewenang di Kota Gorontalo 2008-2012 ... 36 Tabel Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kota Gorontalo 2008-2012 ... 36 Tabel Panjang Jalan Menurut Kondisi di Kota Gorontalo 2008-2012 ... 36 Kondisi Simpul Transportasi di Kota Gorontalo ... 36 Tabel Nama dan Lokasi Terminal di Kota Gorontalo ... 37 Gambar Lokasi Terminal di Kota Gorontalo... 37 Kondisi Pelayanan Angkutan Umum Kota Gorontalo ... 37 Tabel Pelayanan Taryek Angkutan Umum Dari Terminal 1942 Andalas ... 38 Tabel Pelayanan Taryek Angkutan Umum Dari Terminal Leyato dan Terminal Pusat Kota Gorontalo ... 38 Tabel Koridor Trans Hulonthalangi ... 39 Tabel Jumlah Bentor Berdasarkan Kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 2012 ... 40 Gambar Peta Lokasi Pangkalan Bentor di Kota Gorontalo ... 41 Kondisi Transportasi Penyebrangan Kota Gorontalo ... 41 Tabel Profile Sarana KMP Penyebrangan Gorontalo ... 41 Tabel Perkembangan Permintaan Perjalanan Pada Pelabuhan Penyebrangan Kota Gorontalo 2009-2011... 42 Executive Summary 33 Studi Sistranas Pada Tatralok Di Wilayah Provinsi Gorontalo Kondisi Transportasi Laut Kota Gorontalo ... 42 Tabel Tabel Fasilitas Pelabuhan Laut Kota Gorontalo 2008 2012 ... 43 Tabel Arus Kapal Unit Pelabuhan Laut Gorontalo 2008 2012 ... 43 Tabel Arus Barang Pelabuhan Laut Gorontalo 2008 2012 ... 43 Tabel Arus Penumpang Pelabuhan Laut Gorontalo 2008 2012 ... 44 POLA AKTIVITAS TRANSPORTASI SAAT INI ... 44 Kondisi Lalu Lintas ... 44 Gambar Lokasi Survey Traffic Counting Kota Gorontalo ... 45 Tabel Kondisi Lalu Lintas Tahun 2012 Kota dan Kabupaten Gorontalo ... 45 Sistem Zona ... 46 Tabel Nomor dan Nama Zona Lalu Lintas ... 46 Gambar Peta Pembagian Zona Kota dan Kabupaten Gorontalo ... 48 Gambar Model Jaringan Jalan Tahun 2013 ... 48 Pembentukan Matriks Asal Tujuan Eksisting Tahun 2013 ... 48 Tabel Matrik Asal Tujuan Kota dan Kabupaten Gorontalo Tahun Dasar 2013 Smp/jam 49 Gambar Desire Line Matrik Asal Tujuan Tahun 2013 smp/jam ... 50 Gambar Hasil pembebanan Tahun 2013 ... 50 Tabel Parameter Kinerja Jaringan jalan Tahun 2013 ... 50 PREDIKSI BANGKITAN DAN TARIKAN TAHUN MENDATANG 2014, 2019, 2025 dan 2030 51 Tabel Persamaan Regresi Bangkitan dan Tarikan Smp/hari ... 51 Gambar Proyeksi Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas Dengan Pertumbuhan Penduduk Smp/Hari ... 52 Tabel Matrik Asal Tujuan Kota dan Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 smp/jam ... 53 Gambar Desire Line Matrik Asal Tujuan Tahun 2014 smp/jam ... 53 Tabel Matrik Asal Tujuan Kota dan Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 smp/jam ... 54 Gambar Desire Line Matrik Asal Tujuan Tahun 2019 smp/jam ... 54 Tabel Matrik Asal Tujuan Kota dan Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 smp/jam ... 55 Gambar Desire Line Matrik Asal Tujuan Tahun 2025 smp/jam ... 55 Tabel Matrik Asal Tujuan Kota dan Kabupaten Gorontalo Tahun 2030 smp/jam ... 56 Gambar Desire Line Matrik Asal Tujuan Tahun 2030 smp/jam ... 56 Gambar Hasil Pembebanan Jaringan Jalan Tahun 2014 smp/jam ... 57 Gambar Hasil Pembebanan Jaringan Jalan Tahun 2019 smp/jam ... 57 Gambar Hasil Pembebanan Jaringan Jalan Tahun 2025 Smp/jam ... 57 Gambar Hasil Pembebanan Jaringan Jalan Tahun 2030 smp/jam ... 58 ARAH PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA JARINGAN TRANSPORTASI KOTA GORONTALO ... 59 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JARINGAN PRASARANA DAN PELAYANAN TRANSPORTASI KOTA GORONTALO ... 59 Executive Summary 34 Studi Sistranas Pada Tatralok Di Wilayah Provinsi Gorontalo STRATEGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA JARINGAN TRANSPORTASI KOTA GORONTALO ... 60 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA JARINGAN TRANSPORTASI KOTA GORONTALO ... 60 Program Pengembangan Jaringan Transportasi Jalan ... 60 Pengembangan Transportasi Penyebrangan ... 62 Pengembangan Transportasi Kereta Api ... 62 Pengembangan Transportasi Laut ... 62 Tabel Usulan Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Jaringan Transportasi Kota Gorontalo ... 63 ArticlePDF AvailableAbstractProvinsi Nusa Tenggara Timur NTT merupakan provinsi kepulauan, dimana transportasi laut sangat vital dan strategis dalam mendukung mobilitas orang dan distribusi barang/ jasa. Adanya transportasi laut yang andal diharapkan dapat lebih mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah tersebut. Transportasi laut hendaknya dapat menghubungkan wilayah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, baik yang berada di dalam Provinsi NTT maupun dengan provinsi lain. Kondisi sarana dan prasarana transportasi laut Provinsi NTT belum sepenuhnya dapat menghubungkan antar wilayah/ pulau yang berada di provinsi tersebut dan dengan wilayah provinsi lain. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan rekomendasi pengembangan transportasi laut, sehingga terdapat konektivitas antar pelabuhan yang terdapat di Provinsi NTT dan dengan pelabuhan provinsi lain. Analisis dilakukan secara komprehensif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa sebagai upaya pengembangan transportasi laut dalam upaya meningkatkan konektivitas di wilayah Nusa Tenggara timur diperlukan langkah-langkah pengembangan berupa peningkatan jumlah dan volume muatan kapal, penerapan strategi pengembangan jaringan/ trayek, perubahan dan penambahan pada jaringan trayek, penempatan kapal yang sesuai, penambahan frekuensi dan konektivitas, sinkronisasi jadwal angkutan laut, optimalisasi sarana prasarana transportasi yang sudah ada, dan peningkatan sarana/ prasarana pelabuhan. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for freeContent may be subject to copyright. 241Pengembangan Transportasi Laut dalam Upaya Meningkatkan Konektivitas di Wilayah Nusa Tenggara Timur, Syafril. KA, Feronika Sekar PuriningsihPengembangan Transportasi Laut dalam Upaya Meningkatkan Konektivitas di Wilayah Nusa Tenggara TimurSea Transportation Development in Eorts to Improve Connectivity in East Nusa Tenggara TerritorySyafril. KA 1,*, Feronika Sekar Puriningsih 2Badan Penelitian dan Pengembangan PerhubunganJl. Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110E-mail *buyung55 28 Juli 2017, revisi 1 29 Agustus 2017, revisi 2 19 November 2017, disetujui 11 Desember 2017AbstractEast Nusa Tenggara NTT is an archipelagic province, where sea transportation is very vital and strategic for supporting mobility of people and distribution of goods. The existence of reliable sea transportation is expected to accelerate the construction and development of the region further. Sea transportation should be able to connect the remote areas with other growth centers, either located in NTT Province or other provinces. The conditions of sea transport facilities and infrastructure NTT province has not fully connect with other provinces. The research objective was to provide recommendations for the development of sea transport so that there is connectivity between ports located in NTT Province and other provinces to the port. Analysis carried out comprehensively with qualitative descriptive analysis. The results of the study suggestion are increasing number and volume of cargo ships, implement the development strategy of the route, changes and additions to the route network, the deployment of appropriate, increase the frequency and connectivity, synchronization schedule for sea transport, the optimization of transportation infrastructure that already exists, and the improvement of Sea transportation, connectivity, Nusa Tenggara Timur NTT merupakan provinsi kepulauan, dimana transportasi laut sangat vital dan strategis dalam mendukung mobilitas orang dan distribusi barang/ jasa. Adanya transportasi laut yang andal diharapkan dapat lebih mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah tersebut. Transportasi laut hendaknya dapat menghubungkan wilayah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, baik yang berada di dalam Provinsi NTT maupun dengan provinsi lain. Kondisi sarana dan prasarana transportasi laut Provinsi NTT belum sepenuhnya dapat menghubungkan antar wilayah/ pulau yang berada di provinsi tersebut dan dengan wilayah provinsi lain. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan rekomendasi pengembangan transportasi laut, sehingga terdapat konektivitas antar pelabuhan yang terdapat di Provinsi NTT dan dengan pelabuhan provinsi lain. Analisis dilakukan secara komprehensif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa sebagai upaya pengembangan transportasi laut dalam upaya meningkatkan konektivitas di wilayah Nusa Tenggara timur diperlukan langkah-langkah pengembangan berupa peningkatan jumlah dan volume muatan kapal, penerapan strategi pengembangan jaringan/ trayek, perubahan dan penambahan pada jaringan trayek, penempatan kapal yang sesuai, penambahan frekuensi dan konektivitas, sinkronisasi jadwal angkutan laut, optimalisasi sarana prasarana transportasi yang sudah ada, dan peningkatan sarana/ prasarana pelabuhan. Kata kunci Transportasi laut, konektivitas, Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2, Juli 2017242PendahuluanNusa Tenggara Timur NTT merupakan sebuah provinsi kepulauan terdiri dari lebih-kurang 550 pulau, antara lain Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Rote, Sabu, Adonara, Solor, Komodo dan Palue. Ibukota Provinsi NTT adalah Kupang, yang terletak di Timor Barat,Hasil survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, NTT merupakan 5 provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia 23,03%, setelah 1 Papua Barat 36,80 persen, Papua 34,88 persen, Maluku 27,74 persen, Sulawesi Barat 23,19 persen. Pertumbuhan ekonomi provinsi NTT lebih rendah dari pada rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tingkat inasi yang tinggi mencapai 15%, pengangguran 30%, dan tingkat suku bunga 22-24%.Untuk mengatasi kemiskinan salah satu upayanya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, dan distribusi hasilnya perlu didukung oleh infrastruktur yang satu infrastruktur yang dapat mendukung pengentasan kemiskinan adalah sarana dan prasarana transportasi laut. Penyediaan transportasi laut sangat diperlukan untuk menghubungkan suatu daerah tertinggal/ miskin dengan daerah yang lebih maju. Dengan adanya keterhubungan antara daerah maju dengan daerah miskin/ terisolir diharapkan taraf hidup masyarakat dapat meningkat dan kemiskinan dapat berkurang. Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi di Provinsi NTT, relatif terbatas, sehingga masih belum mampu melayani luas wilayah dan penduduknya yang tersebar di beberapa pulau. Sedangkan di sisi lain, tuntutan dan permintaan pelayanan angkutan semakin meningkat, terutama untuk daerah yang sudah semakin berkembang dan juga tuntutan keterbukaan isolasi daerah yang terpencil. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi pengembangan transportasi laut, sehingga terdapat konektivitas antar pelabuhan yang terdapat di Provinsi NTT dan dengan pelabuhan provinsi 17/2008 menyatakan bahwa angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu kesisteman yang mencakup seluruh moda transportasi. Dengan demikian, sistem transportasi melitputi seluruh subsistem transportasi darat, laut dan udara dimana setiap subsistem mencakup kegiatan operasional yang didukung oleh sarana dan prasarana, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumberdaya antar dua lokasi atau lebih merupakan bagian dari keberadaan transportasi atau perangkutan, dan diwujudkan dari adanya perpindahan orang dan atau barang dari/ke lokasi yang lain. Aksesibilitas, didenisikan sebagai ukuran kapasitas lokasi yang akan dicapai oleh, atau untuk mencapai lokasi yang berbeda. Oleh karena itu kapasitas dan pengaturan infrastruktur transportasi merupakan elemen kunci dalam penentuan aksesibilitas [1].salah satu variabel yang dapat dinyatakan apakah tingkat aksesibilitas itu tinggi atau rendah dapat dilihat dari banyaknya sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut. Semakin banyak sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut maka semakin mudah aksesbilitas yang didapat begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat aksesbilitas yang didapat maka semakin sulit daerah itu dijangkau dari daerah lainnya [2].Aksesibilitas tinggi, menurut Sistranas 2005 adalah dalam arti bahwa jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Keadaan tersebut dapat diukur, antara lain, dengan perbandingan antara panjang dan atau kapasitas jaringan transportasi dengan luas wilayah yang dilayani. Sedangkan kondisi yang diharapkan terkait dengan aksesibilitas transportasi angkutan laut adalah, meningkatnya aksesibilitas jaringan pelayanan dengan bertambahnya jumlah trayek dan armada yang melayaninya. Untuk jaringan prasarana diharapkan dapat meningkatnya jumlah pelabuhan utama. 243Pengembangan Transportasi Laut dalam Upaya Meningkatkan Konektivitas di Wilayah Nusa Tenggara Timur, Syafril. KA, Feronika Sekar PuriningsihTrayek Angkutan Laut, terdiri trayek tetap dan teratur liner, dan trayek tidak tetap dan tidak teratur tramper. Menurut PP 20 Tahun 2010, trayek tetap dan teratur liner adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Sedangkan trayek tidak tetap dan tidak teratur tramper adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur [9].Penyelenggara Jasa Angkutan Penumpang, adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan layanan jasa angkutan penumpang dengan menggunakan kapal;Jaringan Perintis, adalah trayek angkutan laut yang menghubungkan daerah terpencil, daerah yang belum berkembang dan atau daerah perbatasan dengan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi atau pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai akumulasi dan distribusi;Menurut PP N0. 63 Tahun 1992, Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena kekurangan atau keterbatasan prsarana dan sarana angkutan umum baik transportasi darat, laut maupun udara [10].Daerah Tertinggal, adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala terkait yang pernah dilakukan oleh Badan Litbang adalah1. Studi Pola Penyelenggaraan Angkutan Laut untuk Daerah Terpencil, 2005, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak daerah terpencil yang belum menerima jasa angkutan laut; Daerah terpencil sudah dilayani oleh angkutan laut, mempunyai keterbatasan sarana dan prasarana transportasi laut; Potensi sumber daya ekonomi pada daerah terpencil tidak dapat terdistribusi ke daerah yang sudah berkembang; Pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat berkoordinasi dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat atau pihak terkait, dalam mengupayakan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan angkutan laut dari sisi pendanaan, kerjasama, dan lain-lain; Masyarakat kesulitan untuk berinteraksi ke luar daerahnya karena aksesibilitas pelayanan angkutan laut yang sangat Tingkat Aksesibilitas Jaringan Transportasi Antar Kabupaten/ Kota Di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, 2010, Badan Litbang Perhubungan. Hasil Kajian menunjukkan bahwa Nilai aksesibilitas total Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 194. Seandainya Kabupaten Kepulauan Sula sudah terhubung dengan salah satu kabupaten/kota yang lain, nilai aksesibilitas total ini akan jauh lebih besar, sedangkan nilai aksesibilitas total Provinsi Maluku adalah sebesar Pusat jaringan pelayanan transportasi yang terbentuk di Provinsi Maluku Utara adalah terletak pada Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Selatan, hal ini terlihat dari nilai aksesibilitas tertinggi dicapai oleh kedua kabupaten tersebut, yaitu sebesar 30. Pusat jaringan pelayanan transportasi yang terbentuk di Provinsi Maluku adalah terletak pada Kabupaten Buru Selatan, hal ini terlihat dari nilai aksesibilitas tertinggi dicapai oleh kabupaten tersebut, yaitu sebesar 164. Nilai aksesibilitas terendah untuk Provinsi Maluku Utara adalah Kabupaten Morotai, sedangkan untuk Provinsi Maluku adalah Kabupaten Kepulauan Studi Konektivitas Transportasi Domestik sebagai Negara Kepulauan, 2011, Badan Litbang Perhubungan dengan hasil Studi menunjukkan bahwa Jumlah trayek pelayanan angkutan laut sebanyak 56 trayek perintis; Pulau-pulau besar dapat dinyatakan telah terhubung satu sama lain, dengan konektivitas tertinggi terdapat pada hubungan pulau Jawa meuju pulau Sumatera sedangkan konektivitas terendah terdapat pada hubungan pulau Sumatera menuju Pulau Papua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan aksesibilitas dengan melihat konektivitas antar pelabuhan dan pulau-pulau yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kinerja pelayanan transportasi dapat ditinjau dari sisi efektivitas dan aspek esiensi. Indikator aspek efektivitas dilihat dari aksesibilitas, kapasitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanannya. Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2, Juli 2017244Penelitian ini akan menganalisis obyek pada aspek aksesibilitas pada kabupaten atau kota di Provinsi data berupa data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara atau pengisian kuesioner dari pihak-pihak terkait di daerah tentang kondisi ketersediaan jaringan yang ada. Jumlah sampel sebanyak 60 data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari studi literatur, sumber-sumber atau instansi terkait yang menyangkut jaringan prasarana dan sarana transportasi serta pusat kegiatan utama di Provinsi NTT. Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui literatur maupun sumber dari instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan Provinsi atau Kabupaten/Kota, Otoritas Pelabuhan atau Syahbandar, Administrator Pelabuhan atau UPP, dan instansi terkait di NTT. Metode analisis, menggunakan jaringan Network, Jaringan Planar dan jaringan Nonplanar, Jaringan Keterhubungan Minimal JKM dan Jaringan Keterhubungan Lengkap JKL, Matriks Jaringan, serta Matriks Aksesibilitas Total Matriks T.Analisis dan PembahasanA. Data dan Informasi1. Pelabuhanan Laut di Nusa Tenggara TimurTerdapat sebanyak 72 pelabuhan di Provinsi NTT, yang terdiri 1 pelabuhan utama, 11 pelabuhan pengumpul, 15 pelabuhan pengumpan regional, dan 45 pelabuhan pengumpan lokal. Pelabuhan-pelabuhan lokal masih banyak yang belum mempunyai fasiltas pelabuhan. Sebagaimana terlihat pada 1. Jumlah Pelabuhan Laut NTT Berdasarkan Hirarkhi No Hirakhir Pelabuhan Jumlah1. Pelabuhan Utama 12. Pengumpul 113. Pengumpan Regional 154. Pengumpan Lokal 45Jumlah 72Sumber Dishub Provinsi NTTPada umumnya, tingkat pemakaian dermaga/ tambatannya masih sangat rendah. Tingkat pemakaiannya BOR yang cukup memadai baru pada 5 pelabuhan yaitu 1 Tenau/ Kupang dengan61%; 2 Baranusa dengan BOR 36%; 3 Ende/ Ippi dengan BOR 40%; 4 Lewoleba dengan BOR 49%; dan 5 Waingapu dengan BOR 45%. Hal ini mengindentikasikan bahwa dari sisi ketersediaan fasilitas dermaga pelabuhan sudah sangat 72 pelabuhan di NTT baru Pelabuhan Tenau yang memiliki sarana dan fasilitas penunjang yang memenuhi standar kecukupan dan kesesuaian dengan aktitas pelabuhan. Sedangkan 71 pelabuhan lain masih terdapat kekurangan fasilitas dengan tingkat kecukupan kurang dari 50%. Belum semua memiliki lapangan penumpukkan dan gudang. Lapangan penumpukkan baru terdapat di pelabuhan Tenau, Waingapu, Kalabahi, dan Ende/ Ippi. Sedangkan gudang baru terdapat di pelabuhan 1 Tenau Kupang dengan luas m²; 2 Waingapu dengan luas 750 m²; dan dengan luas lain yang turut berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan di pelabuhan adalah fasilitas bongkar muat barang. Dari 72 pelabuhan yang ada di NTT baru pelabuhan Tenau yang memiliki fasilitas crane, sedangkan pelabuhan lain masih menggunakan fasilitas crane seluruh kondisi gedung terminal pelabuhan di NTT mempunyai kondisi yang memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari tingkat kenyaman dan keamanan pelabuhan di NTT telah memiliki gedung kantor dengan jumlah petugas rata–rata tidak lebih dari 10 orang, sehingga menjadi kesulitan dalam penanganan dan pengendalian operasonal pelabuhan. Jalan masuk pelabuhan pada seluruh pelabuhan di NTT sudah tersedia akan tetapi kelas jalan yang ada masih berada di 245Pengembangan Transportasi Laut dalam Upaya Meningkatkan Konektivitas di Wilayah Nusa Tenggara Timur, Syafril. KA, Feronika Sekar Puriningsihbawah standar. Kelas jalan yang dibutuhkan di kawasan pelabuhan serendah–rendahnya kelas II dengan pertimbangan kendaraan yang akan melintas di atasnya adalah kendaraan barang dengan muatan sumbu di atas 10 ton sesuai dengan kondisi dan karakteristik angkutan barang saat Kinerja Angkutan Laut di Provinsi NTTa. Pergerakan Kapal, Penumpang dan kurun waktu 5 tahun terakhir, arus kunjungan kapal rata-rata sebanyak 31 ribu unit per tahun yang didominasi oleh kapal-kapal jenis pelayaran rakyat pelra. Persentase kenaikan rata-rata sebesar 2,28% per tahun. Terdapat 2 pelabuhan yang kunjungan kapal menurun, yaitu Pelabuhan Baranusa/ ALor dan pelabuhan Marapokot di P Flores bagian pergerakan orang di Provinsi NTT menggambarkan kenaikan yang cukup besar. Pergerakan ini dilakukan dengan kapal penumpang kapal perintis laut, angkutan penyeberangan, dan angkutan pelra. Arus pergerakan orang ke luar/ dari wilayah NTT, lebih banyak ke/ dari P. Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan NTB/ pergerakan barang di Provinsi NTT menggambarkan kenaikan yang cukup besar. Pergerakan ini dilakukan dengan kapal kontener, kapal perintis laut, dan angkutan pelra. Arus pergerakan barang ke luar/ dari wilayah NTT, lebih banyak ke Pulau. Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan NTB/Bali. Barang masuk didominasi dari Pulau Jawa, terutama dari Surabaya, dan Sulawesi terutama dari ketidakseimbangan antara barang bongkar dengan barang masuk. Arus barang masuk/ bongkar jauh lebih banyak dibandingkan barang keluar/ muat. Selama 3 tahun terakhir barang bongkar 65% dan muat 35% dari total kegiatan bongkar muat sebanyak juta muat ternak yang menonjol terdapat di Pelabuhan Waingapu, Tenau/Kupang, dan Atapupu/Timor, yang mencapai lebih kurang sebanyak ekor per tahun. Sebagaimana terlihat di Tabel L1 lampiran.b. Load Factor Angkutan Laut/ Load Factor Angkutan BarangTrayek perintis laut di NTT pada umumnya memiliki load factor antara 10 – 30%. Load factor terendah terdapat pada lintasan dari Kupang ke Flores bagian timur karena berhimpitan dengan trayek angkutan penyeberangan dan trayek perintis penyeberangan di NTT pada umumnya memiliki load factor antara 5 – 50%. Load factor terendah terdapat pada lintasan 1 Larantuka–Waiwerang; 2 Larantuka–Lewoleba; 3 Balauring–Lewoleba; dan 4 Lewoleba– load factor pada lintasan ini, dipengaruhi oleh karena rute ini berhimpitan dengan pelra dan kapal cepat yang pelayanannya terjadwal setiap komersil angkutan laut jarak jauh dilayani oleh kapal PT. PELNI dengan rata–rata load factor per lintasan berkisar antara 40–70%. Sedangkan pada lintasan lokal yang menggunakan kapal cepat memiliki load factor berkisar antara 35–80%. Load factor tertinggi terdapat pada trayek kapal cepat Lewoleba–Larantuka. Trayek lokal dengan pelra memiliki load factor antara 40–75%. Load factor tertinggi terdapat pada lintasan Larantuka–Waiwerang dan terendah pada Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2, Juli 2017246lintasan Sabu– komersil angkutan penyeberangan di NTT memiliki load factor berkisar antara 45–80%. Load factor tertinggi terdapat pada lintasan Kupang–Pante Baru, kondisi ini dipengaruhi oleh jarak yang pendek dan tidak terdapat pelayanan angkutan udara, sehingga pergerakan orang yang keluar dan masuk pada pulau ini hanya menggunakan angkutan Load Factor Angkutan BarangLoad Factor kapal untuk angkutan barang yang masuk dan keluar wilayah NTT masih rendah. Load Factor yang tinggi hanya untuk kapal-kapal yang melakukan kegiatan bongkar pada pelabuhan-pelabuhan yang ada di NTT, yang besarannya bisa mencapai 80%. Sedangkan load factor untuk muatan keluar dari wilayah NTT tergolong masih sangat rendah, yang besarannya hanya mencapai 40%. Untuk mencapai load factor di atas 40%, kapal yang akan keluar dari pelabuhan di wilayah NTT, kapal tersebut harus menunggu lebih dari satu minggu bahkan pada pelabuhan di luar Kupang bisa mencapai dua sampai tiga load factor ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 1 Rendahnya produksi lokal baik hasil pertanian, perkebunan, perikanan maupun pertambangan; 2 Kurang kooperatifnya pengumpul untuk melakukan konsolidasi barang–barang komoditi lokal yang akan dibawa keluar wilayah NTT; dan 3 Kurangnya informasi bagi masyarakat penghasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan, sehingga selalu tumbuh kekhawatiran untuk menyiapkan barang yang akan diolah sebagai barang ekspor baik domestik maupun keluar Jaringan/ trayek yang melayani Provinsi NTT terdiri dari jaringan trayek reguler and liner tetap dan teratur dan jaringan trayek tramper tidak tetap dan tidak teratur.Untuk trayek reguler and liner penumpang dilayani oleh kapal-kapal PT. PELNI, kapal perintis laut; kapal cepat; dan kapal-kapal PT PELNI sebanyak 3 unit dengan menjalan trayek, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan laut perintis sebanyak 7 trayek, yaitu 1 Trayek R-18 dengan pelabuhan pangkalan di Bima;2 Trayek R-20 dengan pelabuhan pangkalan di Kupang;3 Trayek R-21 dengan pelabuhan pangkalan di Kupang;4 Trayek R-22 dengan pelabuhan pangkalan di Kupang;5 Trayek R-23 dengan pelabuhan pangkalan di Kupang;6 Trayek R-24 dengan pelabuhan pangkalan di Maumere;7 Trayek R-25 dengan pelabuhan pangkalan di cepat cepat menghubungkan pelabuhan-pelabuhan yang pengguna jasanya sudah mampu untuk membeli tiket secara komersill, antara lain sepertitrayek Kupang-Ba’a/Rote; Larantuka-Lewoleba; Kalabahi-Atapupu, dan pelra, terdapat hampir di seluruh pelabuhan di NTT. 247Pengembangan Transportasi Laut dalam Upaya Meningkatkan Konektivitas di Wilayah Nusa Tenggara Timur, Syafril. KA, Feronika Sekar PuriningsihKapal pelayaran rakyat ini selain mengangkut barang juga mengangkut penumpang, yang secara regulasi tidak pelra ini ada yang berupa kapal motor KM dengan ukuran tertentu, kapal layar motor KLM, kapal layar PL, dan juga kapal-kapal kecil yang diberi mesin tempel, kapal jenis ini sering disebut dengan ojek Frekuensi dan kunjungan kapal, terutama kapal-kapal reguler masih sangat jarang, hal ini terlihat dari data kunjungan kapal pada banyak pelabuhan. Lamanya tingkat frekuensi, terutama pada kapal-kapal penumpang PT. PELNI, kapal perintis, dan kapal barang jarak kunjungan kapal yang cukup tinggi terjadi pada kapal-kapal rakyat, yang melayani pelabuhan-pelabuhan jarak dari konektivitas, 22 kabupaten// kota yang terdapat di Provinsi NTT, sudah saling terhubung, baik secara regional maupun secara nasional. Angkutan penumpang PT. PELNI, angkutan laut perintis dan angkutan penyeberangan sudah berhasil menghubungkan sebanyak 19 kabupaten/ kota yang ada di provinsi NTT, namun keterhubungan tersebut belum optimal, karena round voyage per trayeknya masih lama, yang disebabkan terlalu banyak pelabuhan singgah Tabel L2, lampiran.3. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN hasil penelitian diperoleh opini/ penilaian berbagai pihak terhadap kondisi transportasi laut di Provinsi NTT yang diperoleh dari 5 lokasi survei digambarkan pada Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Penilaian RespondenNo. Aspek PenilaianSkor Rata-rataEnde Waingapu Waikelo Lembata Tenau1Kecukupan Fasilitas pelabuhan 2 2 2 1 32Peralatan bongkar muat di pelabuhan 3 3 2 2 33Gudang, lapangan penumpukan barang di pelabuhan3 3 3 3 34Produktivitas bong-kar muat barang saat ini3 3 3 2 35Informasi kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan3 2 2 3 37Tingkat Koordinasi antar Instansi terkait 3 3 3 3 38Tingkat kecukupan kapal untuk melayani barang dan orang2 2 3 3 39Kemudahan transpor-tasi lanjutan 4 3 2 3 3Rata - rata penilaian Responden 3 3 2 3 3Sumber Hasil olahanKeterangan Nilai 1 = Sangat buruk2 = Buruk3 = Cukup baik4 = Baik 5 = Sangat BaikAnalisis dan PembahasanUntuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peran dari sektor transportasi terutama dalam menghubungkan antara daerah yang satu dengan yang lain di wilayah Nusa Tenggara Timur pada sub sektor transportasi laut analisis yang dilakukan meliputi1. Peningkatan Jumlah Dan Volume Muatan Kapal Kurangnya jumlah dan volume muatan pada sebagian besar pelabuhan di NTT menjadi alasan utama rendahnya frekuensi kunjungan kapal. Kapal harus menunggu muatan dan berlabuh dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan biaya di pelabuhan menjadi tinggi yang bepengaruh pada meningkatnya harga barang. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah dengan mendorong peran koperasi dan UKM untuk melakukan pengelolaan hasil produksi daerah misalnya berperan sebagai pengumpul Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2, Juli 2017248yang mampu menjangkau hasil produksi masyarakat sampai ke pelosok/ Strategi Pengembangan Jaringan/ TrayekUntuk menghubungkan antar kabupaten/ pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di NTT, terutama angkutan laut, perlu dilakukan strategi pengembangan jaringan trayek, sehingga terdapat konektivitas dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi NTT. Jaringan/ trayek selaiknya di susun berdasarkan kebutuhan dengan pendekatan gravitasi, yaitu terdapatnya simpul-simpul yang merupakan pendorong bagi daerah-daerah miskin atau daerah-daerah maju dengan daerah-daerah penyusunan trayek juga perlu dilakukan analisis komoditi antara daerah surplus dengan daerah minus, sehingga terjadi perdagangan antara daerah-daerah tersebut. Dilihat dari hierarki pelabuhan, maka pelabuhan Tenau/ Kupang merupakan titik simpul utama bagi pelabuhan-pelabuhan lainnya. Titik simpul utama artinya pelabuhan Tenau/ Kupang dapat dijadikan out/ inlet komoditi bagi provonsi NTT. Selain pelabuhan Tenau/ Kupang yang dijadikan titik simpul utama, pelabuhan-pelabuhan yang mempunyai hirarkhi pengumpul juga dapat dijadikan titik simpul dalam pengembangan jaringan trayek. Variasi trayek yang disusun harus mencerminkan adanya daerah bangkitan dan daerah tarikan. Karena itu perpaduan antara pelabuhan pengumpan lokal, pengumpan regional, pengumpul regional dan pengumpul harus ditata sedimikian rupa, sehingga daerah-daerah tertinggal akan dapat terhubungan dengan daerah-daerah yang lebih sebagai pelabuhan utama, dapat berperan sebagai penghubung bagi daerah-daerah sekitarnya untuk berinteraksi dengan propinsi lain ataupun dengan pelabuhan-pelabuhan luar negeri. 3. Perubahan dan Penambahan Jaringan Trayek Usulan jaringan trayek perintis ini terdiri perubahan jaringan trayek yang sudah ada dan penambahan trayek yang dinilai tidak esien, baik dari sisi waktu maupun jumlah pelabuhan singgah, karena terjadi tumpang tindih dengan trayek-trayek angkutan lain. Untuk itu memerlukan penataan ulang, sehingga lebih efektif dan esien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk perubahan jaringan trayek adalaha. Jaringan trayek R 20 BaruJaringan trayek R-20 awalnya menyinggah 12 pelabuhan pada 3 pulau besar Timor, Sumba, dan Flores dengan panjang rute mencapai mil laut dan lama palayaran untuk satu putaran round voyage mencapai 14 yang dikembangkan akan menjadi Kupang-Ndao-Sabu-Raijua–Ende-Maumbawa–Waiwole-Mborong-Waingapu PP.Rute baru ini memiliki panjang lintasan mencapai 950 mil laut dengan lamanya jam berlayar selama 240 jam dengan waktu keseluruhan mencapai 10 hari. Rute baru ini dilakukan dengan menghilangkan beberapa pelabuhan singgah antara lain b. Jaringan trayek R 24 BaruTrayek ini memiliki panjang lintasan mencapai 1,136 mil laut dengan waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran mencapai 14 baru yang diusulkan adalah menjadi Maumere–Balauring–Baranusa-Kalabahi-Maritaing-Atapupu-Kupang PP, dengan panjang lintasan mencapai 988 mil laut. Waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran trayek ini mencapai 10 hari dengan lama berlayar 239 Penempatan Kapal yang sesuaiBerdasarkan hasil analisis potensi ekonomi provinsi NTT terlihat bahwa komoditi unggulan pada setiap kabupaten relatif sama yaitu pertanian terutama jagung peternakan, 249Pengembangan Transportasi Laut dalam Upaya Meningkatkan Konektivitas di Wilayah Nusa Tenggara Timur, Syafril. KA, Feronika Sekar Puriningsihperikanan, pertambangan/ bahan-bahan galian dan juga hasil itu maka penempatan kapal-kapal perintis hendaknya disesuaikan dengan komoditi unggulan tersebut, dengan tetap memberikan akses bagi Penambahan Frekuensi dan KonektivitasFrekuensi angkutan laut perintis diusahakan untuk lebih sering dan adanya konektivitas antara satu trayek dengan trayek yang lain. Frekuensi seyogianya setiap minggu atau maksimal 10 hari per round voyage atau sekali putaran dan apabila terjadi konektivitas antar trayek maka frekuensi ini akan semakin lebih di upayakan di pelabuhan-pelabuhan pengumpul serta pelabuhan utama. Lamanya putaran dalam trayek tersebut antara lain disebabkan oleh terlalu panjangnya trayek yang harus dilalui serta banyaknya pelabuhan yang harus disinggahi. Untuk itu maka perlu dilakukan pengurangan pelabuhan singgah dan pemotongan panjang lintasan trayek, sehingga waktu putaran roound vayage dapat Sinkronisasi Jadwal Angkutan Laut Kondisi pelayanan transporasi laut di NTT saat ini masih terlihat berjalan secara parsial dan terpisah–pisah antara jenis pelayanan yang satu dengan pelayanan yang lain, sehingga pada hari tertentu tidak terdapat jadwal pelayaran. Pelayanan perintis tidak terkoneksi secara baik dengan pelayanan komersil dan reguler sehingga menyulitkan bagi para pengguna untuk melakukan perjalanan lanjutan. Kondisi ini dipandang turut berperan menghambat pergerakan orang dan barang yang juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di NTT. Diharapkan dengan adanya sinkronisasi jadwal akan mampu menyinergikan sistem transportasi di NTT yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta mampu mengentaskan kemiskinan di wilayah Optimalisasi Sarana Prasarana Transportasi yang Sudah Ada Jumlah pelabuhan laut yang mencapai 72 yang tersebar di seluruh kepulauan di NTT belum semuanya berfungsi secara diasumsikan bahwa apabila sektor–sektor lain seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata mampu melakukan perubahan, maka optimalisasi pelabuhan di NTT akan meningkat dan akan mendorong pelayanan angkutan laut yang lebih meningkat yang akan dibangun adalah koordinasi bersama sektor–sektor terkait untuk melakukan pemetaan berbagai potensi di seluruh wilayah NTT. 8. Peningkatan Sarana/ Prasarana Pelabuhan Tingkat okupansi pelabuhan laut di NTT memang masih sangat rendah, akan tetapi pada beberapa pelabuhan seperti Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Lorens Say, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Waingapu sudah mulai terjadi peningkatan aktitas, namun pelabuhan-pelabuhan tersebut masih terbatas ketersedian sarana prasarana pelabuhan. Kondisi ini dipandang turut menghambat pertumbuhan ekonomi oleh karena minimnya fasilitas yang harus difungsikan untuk menunjang kelancaran aktitas dan produktitas pelabuhan. Diasumsikan bahwa dengan tersedianya fasilitas penunjang di Pelabuhan akan mampu meningkatkan produktivitas Sebagai provinsi kepulauan, transportasi laut/ penyeberangan memegang peran sangat vital dan strategis. Namun kekurangan prasarana dan sarana transportasi laut menyebabkan pergerakan barang dan orang menjadi kurang efektif dn esien. Sebagai upaya pengembangan transportasi laut dalam upaya meningkatkan konektivitas di wilayah Nusa Tenggara timur diperlukan langkah-langkah pengembangan berupa peningkatan jumlah dan volume muatan kapal, penerapan strategi pengembangan jaringan/ trayek, perubahan dan penambahan pada jaringan trayek, penempatan Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2, Juli 2017250kapal yang sesuai, penambahan frekuensi dan konektivitas, sinkronisasi jadwal angkutan laut, optimalisasi sarana prasarana transportasi yang sudah ada, dan peningkatan sarana/ prasarana pelabuhan Ucapan Terima KasihPenulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tulisan Pustaka[1] Black, John, Urban Transport Planning Theory and Practice, London Croom Helm. Ltd 1981.[2] Bintarto. Interaksi Desa Kota, Yogyakarta Pustaka Pelajar 1982[3] Danandjojo, Imbang, Tingkat Aksesibilitas Jaringan Transportasi Antar Kabupaten/ Kota Di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Jurnal Penelitian Transportasi Laut 2010.[4] Studi Pola Penyelenggaraan Angkutan Laut Untuk Daerah Terpencil, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti 2005.[5] Studi Konektivitas Transportasi Domestik sebagai Negara Kepulauan, Badan Litbang Perhubungan 2011.[6] Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.[7] Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.[8] Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional.[9] Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan.[10] Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992 Tentang Pengertian Daerah Terpencil dan Jenis Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan Dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991. 251Pengembangan Transportasi Laut dalam Upaya Meningkatkan Konektivitas di Wilayah Nusa Tenggara Timur, Syafril. KA, Feronika Sekar PuriningsihLampiranTabel L1. Arus Penumpang Kapal Laut Pada Setiap Pelabuhan Laut, 2011-2015No. Plb. Laut Kab/ Kota Penumpang Barang2012 2013 2014 2015 * 2012 2013 2014 2015 *1 Baranusa Alor 560 Kabir Alor 60 47 67 3 Kalabahi Alor Maritaing Alor 5 Atapupu Belu Ende/ Ippi Ende Maurole Ende 711 847 14 Pulau Ende Ende 15 Larantuka Flotim - Tenau/ Kupang Kupang Balauring Lembata Lewoleba Lembata - 18 Wulandoni Lembata 8Reo Manggarai Labuan BajoManggarai Barat - Marapokot Nagekeo 253 340 295 - Ba’a/ Role Rote Ndao Ndao Rote Ndao 8 Batutua Rote Ndao 9 Papela Rote Ndao 254 289 20 Seba Sabu Raijua - Maumere Sikka - WaikeloSumba Barat Daya 314 706 875 Waingapu Sumba Timur Wini TTU Jumlah 16 56 Pelabuhan Lain Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diolahKeterangan * = data tidak tersedia Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2, Juli 2017252Tabel L2. Keterhubungan Antar Kabupaten Oleh Angkutan Laut Perintis dan Angkutan PenyeberanganNo Kabupaten/ KotaKota Kupang KupangTimor Tengah Selatan SoeTimor Tengah Utara KefamenanBelu AtambuaAlor KalabahiFlores Timur LarantukaSikka MaumereEnde EndeNgada BajawaManggarai RutengSumba Timur WaingapuSumba Barat WaikubaLembata LewolebaRote Ndao BaaManggarai Barat LabuanNagekeo MabySumba Tengah WaikabulSumba Barat Daya TambolakaManggarai Timur BarongKupang KupangSabu Raijua Seba1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211Kota Kupang Kupang1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Timor Tengah Selatan Soe 1 13Timor Tengah Utara Ke-famenan1 1 1 1 1 1 1 1 1 14Belu Atam-bua 1 1 1 1 1 1 1 15Alor Kalaba-hi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16Flores Timur Larantuka 1 1 1 1 17Sikka Mau-mere 1 1 1 1 1 1 1 18Ende Ende 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19Ngada Baja-wa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110 Manggarai Ruteng 1 1 1 1 1 1 1 111 Sumba Timur Waingapu 1 1 1 1 1 1 1 1 112 Sumba Barat Waikuba 113 Lembata Le-woleba 1 1 1 1 1 1 1 1 114 Rote Ndao Baa 115Manggarai Barat La-buan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 116 Nagekeo Maby 1 1 1 1 1 1 1 117 Sumba Tengah Waikabul18Sumba Barat Daya Tambo-laka1 1 1 1 1 1 1 1 1 119Manggarai Timur Bar-ong1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 Kupang Kupang 1 121 Sabu Rai-juaSeba 111Sumber Hasil Olahan Data ... Sea transportation plays an important role in developing archipelagic areas in Indonesia to improve commodity flows, increase intensity and accessibility of product marketing, support the maritime, tourism, and fishery economy, and strengthen national resilience at the border area [1,2]. As a part of the sea transportation sector, traditional shipping contributes significantly and plays an active role in serving the distribution of goods and the movement of people in local and national transportation networks [3,4]. The utilization of traditional shipping is found in Indonesia and countries with maritime history and heritage, such as Egypt and China [5,6]. ...Traditional shipping vessel is a mode of transportation that is part of Indonesia's cultural heritage and still exists today. However, traditional shipping has been deemed unable to compete with the national shipping fleet due to the high transport cost, the low safety level, long travel times, limited capacity, and limited ship repair facilities. In addition, its existence was eliminated with the advent of modern ships. This study aims to analyse the competitiveness of traditional shipping with national shipping freight based on transportation costs. The analysis used is a gap analysis of transportation costs based on variable costs and fixed costs for every traditional shipping route that overlaps with national shipping. Data were obtained by field observations. The results of the analysis show that the competitiveness of traditional shipping has decreased due to the loss of cargo of national ships. It is necessary to optimize the route by restoring the traditional shipping function as a national shipping feeder, especially in the underdeveloped, remote, outermost, and border UROaB areas. This study recommends the integration of the national shipping transportation network as a trunk line and traditional shipping as a feeder line. The shipping integration is expected to form a network pattern and generates increase in the demand for traditional shipping BlackUrban Transport PlanningBlack, John, Urban Transport Planning Theory and Practice, London Croom Helm. Ltd 1981. Perkembangan Infrastruktur di Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah untuk merealisasikan kesejahteraan dan target pembangunan untuk empat tahun kedepan 2015-2019 nanti. Hal ini, dapat dilihat dari total anggaran untuk pengembangan infrastruktur 2015 yaitu sebesar Seratus enam puluh Sembilan Triliun rupiah Rp 169 T. Total anggaran tersebut dimaksudkan untuk mendorong geliat ekonomi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia secara meluas. Dari total anggaran tersebut, untuk sector infrastruktur dibagi untuk empat kementerian, masing-masing Kementerian Pekerjaan Umum Rp 81,3 Triliun, Kementerian Perhubungan Rp 44,9 Triliun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 10 Triliun, serta Kementerian Perumahan Rakyat Rp 4,6 Triliun. Pembagian anggaran dari masing-masing kementerian difokuskan untuk infrastruktur prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-Kalla yaitu, untuk pembagunan infrastruktur perhubungan dan maritime, ketahanan energy, pariwisata, serta kedaulatan pangan Sektor perhubungan dan maritime menjadi prioritas utama Bapak Presiden Jokowi pada saat kampanye dalam pemilihan umum Presiden 2014-2019 kemarin, yang akan membangun tol laut, hal tersebut dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang memiliki ribuan pulau besar dan kecil yang saling terhubung melalui laut. Tol laut yang dimaksudkan merupakan penjabaran dari transportasi laut yang membutuhkan sarana dan prasarana seperti pelabuhan, dermaga, kapal, dan peralatan bongkar muat barang. Hal ini bertujuan untuk menunjang kondisi perekonomian dan peningkatan iklim investasi terhadap suatu daerah yang belum mampu meningkatkan perekonomiannya melalui jalur transportasi laut1 Tol laut yang direncanakan pemerintah berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bappenas akan membangun dua puluh empat pelabuhan baru yang tersebar di setiap pulau dan provinsi yang ada di Indonesia. Iklan Pembangunan dua puluh empat pelabuhan tersebut memberi angin segar bagi daerah-daerah yang berada di luar pulau jawa dan sumatera, hal ini dikarenakan kegiatan industry yang sebagian besar hampir terpusat di pulau Jawa menyebabkan besarnya disparitas deviasi suatu barang pada biaya pengiriman logistik. Kemajuan Peradaban Daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia Pola kehidupan masyarakat yang dinamis dan semakin berkembang berdampak pada permintaan akan kebutuhan hidup dan produksi barang, lazimnya disebut perdagangan. Faktor tersebut memaksa produsen dari suatu daerah untuk memperluas wilayah pasarnya. Perluasan wilayah pasar inilah yang membentuk moda transportasi untuk menjangkau kebutuhan masyarakat. Perkembangan moda transportasi dari waktu ke waktu semakin mempengaruhi kemajuan peradaban dari suatu daerah, realitas ini disebabkan oleh pengaruh timbal balik oleh aktivitas transportasi dan perdagangan dari satu daerah ke daerah lainnya. Transportasi yang mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat serta perkembangan perekonomian di suatu daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri dari obyek, sarana dan prasarana, serta regulasi. Obyek yang terdiri atas manusia dan barang serta sarana dan prasarana dalam hal ini pelabuhan, dermaga serta kapal menjadi suatu sistem yang saling mempengaruhi. Kawasan Timur Indonesia yang selalu menjadi perhatian khusus pemerintah direncanakan akan dibangun delapan pelabuhan baru yang tersebar di pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kegiatan pembangunan yang masih lesu khususnya di pulau Papua memperlihatkan kesenjangan yang begitu besar daripada pulau-pulau di Jawa dan Sumatera. Tujuan dari pengembangan infrastruktur Kawasan Timur Indonesia dan pembangunan terkhusus pada infrastruktur perhubungan, dalam hal ini pelabuhan, tidak lain untuk menggairahkan tumbuhnya perdagangan dan iklim investasi, serta deviasi pada biaya logistik dari daerah lain ke pulau Papua agar tidak menjulang tinggi. Ketersediaan Logistik Konsep dan system transportasi saling berintegrasi dalam mewujudkan ketersediaan barang produksi dan konsumsi di berbagai tempat maupun suatu daerah dalam hal ini system logistic menjamin untuk memberikan kemudahan produsen dan konsumen atas pengadaan barang. Meminjam istilah World Bank dalam memandang system logistic, bahwa “dalam menekan biaya dan meningkatkan kualitas system logistic dan transportasi akan meningkatkan akses ke pasar Internasional, yang akan berdampak langsung pada peningkatan perdagangan, dan melalui hal ini, akan meningkatkan pendapatan dan berarti mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan”. Dari pandangan sebelumnya menerjemahkan bahwa cakupan ataupun ruang lingkup dari system logistic meliputi kebutuhan komoditi suatu barang, penyimpanan barang, dan tata lokasi. Kawasan Timur Indonesia yang sebagian besar berada pada jalur dan akses transportasi laut internasonal seperti pulau Sulawesi dan Papua dapat meminimumkan biaya-biaya produksi dan upaya-upaya efisiensi serta efektifitas terhadap transportasi untuk distribusi komoditas, baik input maupun output. Sebagai contoh mengenai permasalahan pembangunan Smelter PT. Freeport Indonesia PTFI yang direncanakan untuk dibangun di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Hal ini mendapat reaksi keras dari organisasi masyarakat dan berbagai kalangan karena dianggap tidak berkontribusi terhadap pembangunan di Papua. Hal ini sejalan dengan konsep otonomi daerah khususnya di Papua bahwa seluruh kekayaan alam di Papua harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Papua. Jika pembangunan smelter di Papua terwujud hal tersebut akan memungkinkan bukaan lahan-lahan baru serta infrastruktur sarana pendukung seperti jalan, pembangkit listrik, dan lain-lain. Jalur-jalur yang transportasi yang terbuka nantinya, baik jalur laut maupun darat akan melayani pemenuhan pergerakan. Jaringan pelayanan akan semakin meluas sehingga pemenuhan pergerakan produksi maupun konsumsi dapat dimaksimalkan. Jika telah maskimal, maka indeks pembangunan manusia dapat terlihat dari segi kesejahteraannya. Regulasi Faktor regulasi sangat memengaruhi tingkat perkembangan infrastruktur dari suatu wilayah, oleh karena itu pembangunan infrastruktur semestinya dikhusukan di bagian kawasan timur Indonesia agar terjadi keseimbangan dalam aktifitas-aktifitas ekonomi. Situsai politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor regulasi. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang bersifat lebih mendukung terhadap pembangunan di kawasan timur. Pembangunan infrastruktur yang akan terwujud nantinya dapat meningkatkan mobilitas yang lebih dinamis. Pola hidup serta kemajuan peradaban di kawasan timur Indonesia dapat menemukan kesejahteraannya. Kegiatan maupun aktifitas ekonomi yang berlangsung akan semakin meningkat seiring pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangun. Maka dari itu, peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan regulasi akan menjamin dan mendukung pembangunan khususnya di Papua yang selalu menjadi perhatian dan isu nasional bahkan internasional dalam hal pembangunan indeks kesejahteraan manusia. Karena pembangunan dan pengembangan infrastuktur di kawasan timur Indonesia akan memuluskan laju cita-cita NKRI dalam menyejahterakan elemen seluruh lapisan masyarakat nantinya. Kegiatan maupun aktifitas ekonomi yang berlangsung akan semakin meningkat seiring pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangun. Maka dari itu, peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan regulasi akan menjamin dan mendukung pembangunan khususnya di Papua yang selalu menjadi perhatian dan isu nasional bahkan internasional dalam hal pembangunan indeks kesejahteraan manusia. Karena pembangunan dan pengembangan infrastuktur di kawasan timur Indonesia akan memuluskan laju cita-cita NKRI dalam menyejahterakan elemen seluruh lapisan masyarakat nantinya. Ikuti tulisan menarik Uhwan Subhan lainnya di sini. Jakarta - Buruknya prasarana, sarana, dan Sumber Daya Manusia SDM membuat transportasi laut di Indonesia tidak berkembang. Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional PAN Laurens Bahang Dama menuturkan, Indonesia yang merupakan negara kepulauan, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan transportasi laut guna meningkatkan perekonomian Indonesia. "Akan tetapi, hal tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah," ujarnya dalam Diskusi Masa Depan Transportasi Laut Indonesia Tantangan dan Harapan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis 28/3. Seharusnya, lanjut Laurens, transportasi laut harus dikedepankan karena sudah tercantum dalam undang-undang. "Dan, sektor transportasi laut ini, bisa jadi berpotensi besar bagi ekonomi kita," tambah dia. Adapun penyebab tidak berkembangnya transportasi laut tersebut dikarenakan masih belum memadainya prasarana seperti kedalaman kolam dermaga yang kurang dalam sehingga kapal-kapal besar tidak bisa bersandar. "Dari sisi sarana, kapal penumpang juga belum memenuhi standar internasional. Harusnya kita sudah bisa meningkatkan ekonomi dari sektor ini dan ini yang harus dipecahkan," pungkasnya. Bila dibandingkan dengan negara tetangga, lanjut Laurens, Indonesia masih terbelakang transportasi lautnya dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Seharusnya Indonesia memiliki potensi mendapatkan penerimaan devisa sebesar Rp 240 triliun dalam setahun dari sektor transportasi laut. "Nyatanya hal tersebut tidak bisa direalisasikan karena masih ada kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan ekspor impor," tuturnya. Laurens menambahkan, untuk mengembangkan transportasi laut perlu asas cabotage sebesar 100% dan 40% eskpor impor share untuk kapal Indonesia. Lalu dibangunnya sebagian besar kapal di Indonesia sehingga menjadikan Indonesia sebagai pusat pelayaran kapal dunia. Sumber Investor Daily Saksikan live streaming program-program BTV di sini DPR Harap Dirjen Anggaran Kemenkeu Ungkap Nama Lain di Kasus Korupsi BTS NASIONAL Cuti Melahirkan 6 Bulan di RUU KIA Ditolak Pengusaha, DPR Beri Solusi Begini NASIONAL Jokowi Diminta Turut Bahas Investasi Saat Kunjungan ke Papua Nugini NASIONAL Oknum Perwira Polri Terlibat Perdagangan Orang, DPR Tindak Tanpa Pandang Bulu NASIONAL Puan Maharani Pastikan DPR Laksanakan Putusan MK Terkait Sistem Pemilu BERSATU KAWAL PEMILU Miris, Banyak Anak SD ke Sekolah Lewati Tepi Jurang NASIONAL

program sarana dan prasarana transportasi laut dan keunggulannya